Percepat Respon Penanganan Bencana, Menkeu Tekankan Urgensi Mekanisme Pooling Fund

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintahan sekarang ini udah membuat dan mengaplikasikan pelbagai trik pendanaan yang efisien serta efektif untuk percepat tanggapan pengurusan musibah, satu diantaranya lewat sistem pooling fund. Hal tersebut diungkapkan Menkeu dalam Rapat Sinkronisasi Nasional Pengendalian Musibah 2023 yang diadakan di Jakarta ini siang (02/03).

Pooling Fund Petaka (PFB) sebagai dana bersama asal dari bermacam sumber untuk memberi dukungan keperluan permodalan pengendalian tragedi, baik di babak prabencana, kritis tragedi, atau pascabencana. Waktu ini, dana PFB sudah disalurkan senilai Rp7,3 triliun, dengan detil sejumlah Rp3 triliun dari APBN TA 2022 serta Rp4,3 triliun dalam APBN TA 2023. “Ini kita mengumpulkan terus, kalaupun tidak dipakai kita jaga. Ini tepat seperti Dana Kekal Pengajaran”, tuturnya.

Pengelolaan dana itu dikerjakan oleh Tubuh Pengurus Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Pada bagian pertama, dana PFB difungsikan untuk pengasuransian gedung dan beberapa aset negara di pusat ataupun wilayah sebagai cara kesigapan apabila berlangsung musibah alam. “Pemakaiannya akan bergantung dari risk profil serta kontributor dari semasing wilayah yang kami kalkulasi pun berdasar DAU serta lain-lainnya”, kata Menkeu.

Selain proses pooling fund, Menkeu pula menyebutkan pemerintahan udah mempersiapkan dana delegasisi berwujud utang yang bisa dicairkan kalau terjadi tragedi. Waktu ini pemerintahan udah punya layanan utang waspada dari ADB sebesar US$500 juta untuk memperhitungkan momen khusus, baik pada kerangka pengurusan Covid- 19 ataupun pencegahan musibah yang lain di tahun waktu depan.

Baca Juga :  Prakerja Gelombang 54 Sudah Dibuka, Dapatkan Bantuan Intensif Sebesar 4 Juta!

Untuk meminimalkan kemungkinan petaka, Menkeu mengatakan pemerintahan juga mengerjakan aplikasi risk transfer lewat asuransi Barang Punya Negara (BMN) serta asuransi pertanian. “Pada waktu petani mulai lakukan panen dan terjadi banjir, mereka akan mendapati pergantian bila dari penduduk petani itu udah mengasuransikan tumbuhan, sejumlah barang, yang memang sisi dari penghasilan mereka”, sebutnya.

Sebagai penutup, Menkeu memberikan angan-angannya biar semuanya prosedur ini dapat menjadi satu diantara elemen yang memberi dukungan keberhasilannya tanggapan selekasnya saat berlangsung petaka di banyak wilayah. Tapi, dia secara spesifik mengutamakan keutamaan pengaturan pusat serta wilayah. “Maka dari itu kelak ini akan jadi suatu ekosistem yang kuat”, ujarnya. (Red)