Rakor Pendidikan Tingkat Sulsel, Jumlah SMK dan SLB Perlu Ditingkatkan

#image_title

Portal Wartawan, MAKASSAR – Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, membuka Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), di Taman Maccini Sombala, Sabtu, 9 Desember 2023.

Bahtiar juga bersilaturahim dengan Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta, dan perwakilan Kepala SD dan SMP se Sulsel.

Diikuti 1.000an peserta, dilaksanakan juga ikrar serta penandatanganan fakta integritas netralitas ASN yang disaksikan oleh perwakilan Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Sulsel Kemenristek Dikti.

“Tujuan rakor untuk merangkum pencapaian, baik akademik dan non-akademik dari kepala sekolah yang diharapkan dapat menjadi pertemuan silaturahim kepsek serta mendukung program prioritas gubernur. Juga menunjukkan komitmen penuh dari kepala sekolah untuk menjunjung netralitas,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin.

Adapun dalam arahannya, Bahtiar menyebutkan, kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual serta kebahagiaan masyarakat Indonesia, harus dikembangkan termasuk oleh tenaga pendidikan dan kaum cendekia.

“Tentu ini dilakukan oleh kaum pendidik dan cerdik pandai di Indonesia. Maka saya berkesimpulan di negeri ini bisa melahirkan kebahagian lahir dan batin, apabila kaum pendidik cerdik dan pandai ada serta diberi kesempatan, kekuatan dan memberi andil sangat besar di tanah air. Maka dunia pendidikan harus kita dukung penuh agar kuat dan berkembang,” sebutnya.

Kemudian yang perlu menjadi perhatian terhadap wajah pendidikan di Sulsel untuk tingkat menengah, yakni adanya kesenjangan jauh antara SMA, SMK dan SLB. Yakni dari segi jumlah, penempatan dan kualitas.

Baca Juga :  Asesemen Lapangan Pendirian Prodi S1 dan Profesi Kebidanan Serta Profesi Apoteker UIN Alauddin Makassar

“Maka perlu ditambah SLB dan SMK ke depan. Jangan SMK dan SLB hanya di perkotaan saja,” paparnya.

Kemudian, regulasi pendidikan harus membuat Indonesia maju. Kesenjangan pendidikan dan kelambatan percepatan pendidikan di Sulsel jangan sampai diakibatkan karena faktor struktural kebijakan pendidikan. Sehingga, termasuk dalam rakor ini harus mengurai masalah pendidikan di Indonesia dan Sulsel.

“Harus kita duduk bareng mendialogkan dan kita buat rancang bangun dari sisi wilayah, geografis, kekurangan dan keterbatasan luar biasa di wilayah pulau-pulau, gunung-gunung,” tandasnya.

Kepala sekolah yang hadir pun mengaku kegiatan ini sangat penting. “Bersilaturahmi disamping itu mendapat arahan, apa yang akan dilakukan selanjutnya,” ucap Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Pangkep, Muhammad Yani.

Deklarasi netralitas dibacakan oleh Kepala SLB Negeri 1 Kota Makassar Andi Hamzah dan diikuti oleh Kepsek lainnya.

“Ikrar netralitas pegawai aparatur sipil negara pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024,” imbuhnya.