DPD P3RSI Jatim Siap Benahi dan Sosialisasi Aturan Rumah Susun

SURABAYA_portalwartawan.com ““ Optimalkan kapasitas biar peraturan rumah tata bisa jalan lebih bagus pada tahun 2023, Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Tata Indonesia (P3RSI) melakukan penobatan pengurus baru Dewan Pengurus Wilayah (DPD) P3RSI Jawa Timur.

Secara sah Ketua Umum DPP P3RSI, Adjit Lauhatta mengangkat pengurus anyar Dewan DPD P3RSI Jawa Timur fase 2023-2026 di Senin, (30/01/23) di Surabaya.

Ketua DPD P3RSI Jawa timur, Ariyanto Hermawan berkata, jika, dengan kemunculan DPD P3RSI Jawa timur ini bisa jadi penjembatan buat menolong dan memberinya pemecahan berkaitan masalah persoalan penting yang tengah dijumpai stakeholders rumah atur.

“œPersoalan itu antara lain saat pertukaran pengurusan, hal pemberian izin, pembangunan Perhimpunan Pemilik serta Penghuni Unit Rumah Tata (PPPSRS), akreditasi PPPSRS, fiksi di antara aktor pembangunan dengan pemilik/yang menghuni rumah susun), dan daya suport peraturan selaku penyelesaiannya,” kata Ariyanto.

Saat ini, lanjut Ariyanto, stakeholders rumah tata banyak memiliki tugas rumah yang penting lekas diakhiri. Khususnya, mengerjakan beragam peralihan di semua hal buat menyamakan dengan aturan-regulasi yang selalu berbeda.

“Untuk itu, kami sangatlah mengharap bantuan semuanya penopang kepetingan rumah tata di Jawa timur, teristimewa pemerintahan kota/kabupaten dan REI Ja-tim untuk merapikan serta menyosialisasikan beberapa aturan berkaitan rumah tata,” harapannya.

Ditempat yang serupa, Ketua Umum DPP P3RSI, Adjit Lauhatta memberi ucapan selamat serta sukses atas terciptanya pengurus baru DPD P3RSI Ja-tim masa 2023-2026. Menurut dia, kemunculan DPD P3RSI Jawa timur diliat perlu. Biar, keberadaan organisasi P3RSI bisa dirasa oleh semua penopang kebutuhan rumah atur (rusun) di Ja-tim, terutamanya di Kota Surabaya.

Baca Juga :  PT KAI tambah layanan KA jarak jauh di Stasiun Leles dan Cibatu

Persoalan yang dijumpai kini, lanjut Adjit, disamping minimnya publikasi kebijakan rumah tata, banyak peralihan peraturan di sektor rumah atur. Ditambah lagi, ketentuan yang ada pula belum bisa jadi pemecahan terunggul untuk berikan keadilan seluruh pihak.

Sedangkan, aturan rumah tata baik di tingkat undang-undang (UU), ketetapan pemerintahan (PP), sampai ketetapan gubernur (Peraturan gubernur) seringkali buka kesempatan multitafsir. Menyebabkan, berlangsung banyak pergesekan pengurusan rumah atur yang sampai sekarang belum terpecahkan.

Sementara itu, Ketua DPD Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Jawa Timur, Soesilo Efendy sampaikan bantuannya pada dilantiknya pengurus baru DPD P3RSI Ja-tim dan mengharapkan bisa bersinergi dalam dengan perserikatan perhimpunan pemilik serta yang menghuni rumah atur itu.

“Di Surabaya, kebanyakan di Jawa Timur, kasus rumah atur (gedung strata judul) cukup sulit. Banyak kesulitan yang ditemui, mulai keterbelakangan serah-terima, harga iuaran pengurusan lingkungan (IPL), sampai pengaturan. Kami di REI Jawa timur kerap mendapatkan surat dari pemakai (pembeli) serta kita perantaraan dengan pengembangnya,” pungkas Soesilo.

Soesilo mengharap, REI Jawa timur dan P3RSI Jawa timur bisa bersinergi, terutama dalam mendidik eksekutor pembangunan, pemilik/penghuni, dan tubuh pengurus, dan pemda, kota serta kabupaten.

Dalam peluang acara Penobatan Pengurus DPD P3RSI Ja-tim Fase 2023-2026 pun diadakan acara Fokus Kelompok Discussion ” (FGD) bertemakan “œPermasalahan serta Jalan keluar Pengaturan Rumah Tata di Kota Surabaya”. (*)

Baca Juga :  Harga MinyaKita di Surabaya terpantau stabil

· Pewarta : Ikhlas W · Poto : Rahman White · Penerbit : Dwito