Pemerintah Diminta Salurkan Bansos Beras dengan Kualitas Baik

portalwartawan.com — Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mengingati Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya menyuruh barisannya untuk pastikan negara mempunyai stock sekitaran 1,dua juta ton untuk dibawa (carry over) ke tahun 2024. Ini jadi perhatiannya dikarenakan sebagai wujud cara mengantisipasi stabilisasi ketersediaan dan harga pangan.

“Serta utamakan biar pemasokan beras datang dari produksi dalam negeri, maka dari itu sejumlah program Pemerintahan untuk penduduk ikut menolong petani-petani kita, yang terakhir kesukaran dalam penyaluran hasil tanam mereka,” mohon Daniel Johan, lewat keluarkan, Jumat (28/7/2023) -seperti diberitakan situs dpr.go.id.

Berada di komisi di DPR yang mengepalai bidang masalah pertanian serta pangan, Daniel Johan pula mengharap pemerintahan salurkan Bantuan sosial beras dengan kwalitas yang bagus buat penduduk. Tak itu saja, dianya sendiri menyatakan, kontribusi beras yang diberi harus sama sesuai standard.

“Jadi partner Komisi IV DPR, Tubuh Pangan Nasional serta Perum Bulog didambakan bisa lakukan rencana serta menyediakan tujuan itu secara baik. Antara lainnya dengan menyerap beras dari petani kita,” jelasnya.

Politisi Fraksi PKB mengatakan, DPR terus konsentrasi mengawasi sejumlah program kontribusi pemberian bahan pangan seperti Bantuan sosial beras ini. Dia mengingati biar program Bantuan sosial beras diteruskan tanpa ada menyebabkan kesukaran untuk masyarakat.

“Pemantauan harus dijalankan saksama. Jangan pernah penduduk mendapat kontribusi tetapi disuruh cost lainnya buat melunaskannya. Mengatur mekanisme pemantauan sebegitu rupa buat tutup beberapa lubang kapasitas Pungutan liar,” berani Daniel.

Baca Juga :  Komisi VII DPR RI Kunjungi PT Vale, Dukung Pertambangan Berkelanjutan dan Energi Terbarukan

Komisi IV DPR minta pemerintahan bekerja sama dengan faksi berwajib buat menghindar beraneka mode pelanggaran. Seperti, kata Daniel, modus distribusi fiktif yang umum dijalankan waktu pendistribusian distribusi di atas lapangan serta ada pungutan liar dari pelaku-oknum pada yang terima fungsi.

“Program dana untuk warga kecil harus dimonitor tinggi di dalam pendistribusiannya. Kita tidak mau program yang bagus ini disalahpergunakan oleh faksi tidak memikul tanggung jawab maka dari itu menyusahkan penduduk,” tangkisnya.

Meski demikian, Daniel menilai diperpanjangnya program Bantuan sosial beras buat masyarakat. Menurut dia, penduduk yang bergaji rendah harus jadi konsentrasi dari pemerintahan saat terima kontribusi.

“Ditambah lagi seusai wabah Covid-19 banyak keluarga yang sebelumnya yaitu rakyat menengah atau menengah ke atas, tetapi waktu ini masuk ke definisi keluarga yang berkekurangan . Maka up-date data DTKS begitu berkaitan,” jelas Daniel.

Daniel meyakinkan, DPR akan selalu memberi dukungan beberapa program pro penduduk yang sudah dilakukan pemerintahan. Baik dari segi legislasi, penganggaran atau pemantauan. “Tetapi program harus ditegaskan dijalankan dengan adil, terbuka, benar target, dan berefek positif untuk seluruhnya golongan masyarakat, terhitung banyak petani,” tutup legislator Wilayah Penentuan Kalimantan Barat I.