SURABAYA_portalwartawan.com ” Dalam rencana mempercepat penururnan stunting di wilayah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Tubuh Kependudukan dan Keluarga Rencana Nasional (BKKBN) memajukan Pemerintahan Wilayah (Pemda) untuk ” merengkuh faksi swasta.
Himbauan itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Wilayah Kemendagri, Ir. Restuardy Daud, M.Sc. waktu menyelenggarakan Diskusi Kebijaksanaan bertemakan “Penguatan Sinergitas Lewati Bagian Dalam Kerangka Pemercepatan Pengurangan Stunting” pada Rabu, (12/07/23) di Surabaya.
Ir. Restuardy Daud memberikan kalau, program ini sesuai petunjuk Presiden Joko Widodo yang berhubungan dengan utamanya konsentrasi di perolehan tujuan pengurangan stunting sampai capai 14% di tahun 2024.
“Sesuai instruksi Ketentuan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 jika pemercepatan pengurangan stunting dikerjakan dengan cara holistik, integrasi dan berkualitas lewat sinkronisasi, kolaborasi, dan pengaturan,” tutur Ir. Restuardy.
Menurut Restuardy, dalam pemercepatan pengurangan stunting diperlukan kerja-sama multi divisi di pusat, wilayah serta dusun. Diantaranya dengan sertakan divisi swasta. Terkecuali itu pula pentingnya pendekatan pentahelix buat memberi dukungan kecepatan pengurangan stunting dengan sediakan basis kerja-sama di antara pemerintahan dan elemen penopang kebutuhan (dunia upaya, perguruan tinggi, penduduk dan wadah) dengan konsep kolaborasi.
“Diharapkan pun terhadap pemda ditingkat propinsi atau kabupaten/kota semakin lebih pahami keutamaan sinergitas multi divisi dan bisa kuatkan tanggung jawab pemda dalam realisasi program/pekerjaan kecepatan pengurangan stunting dengan keikutsertaan bagian swasta,” ungkapnya.
Melalui seminar Diskusi Peraturan ini, diinginkan adapat mningkatkan kesadaran serta wawasan Pemda dan stakholder berkaitan akan keutamaan kecepatan pengurangan stunting nasional. Dan, memberikan fasilitas dan menggerakkan Pemda supaya mengintergrasikan program pengurangan stunting serta kerjasama pintasi bidang berkaitan ikut serta faksi swasta.
Dikesempatan yang mirip, Sekretaris Inti BKKBN, Drs. Tavip Agus Rayanto menerangkan jika, pengurangan stuntingg sampai 14% memerlukan kerja extra supaya obyek tergapai. Karena, waktunya tinggal satu 1/2 tahun kembali.
“Namun kita masih percaya diri obyek bisa terwujud. Oleh sebab itu utamanya ada kerja sama seluruh pihak saat membentuk integratif secara holistik,” jelas Tavip.
Sedangkan, lanjut Tavip, secara pusat udah dipacking biaya untuk instansi ataupun kementerian yang menanggulangi stunting. Baik yang mempunyai sifat intrusi rinci, peka ataupun punya sifat bantuan.
Dalam seminar Diskusi Peraturan itu ikut mendatangkan informan menarik antara lain Sekretaris Pokok BKKBN, Plh. Staff Pakar Menteri Dalam Negeri Area Perangkat dan Service Public serta Direktur Nutrisi serta Kesehatan Ibu dan Anak, Kemenkes. (*)
· Pewarta : Ikhlas W · Photo : Ikhlas · Penerbit : Dwito
